Learn young learn fair

Economics might seem dry and practical, but Firmanzah, the new dean of the University of Indonesia’s School of Economics, has a lighter side.

“I like to dream and to make my dreams come true,” the 32-year-old said. “That’s the most romantic thing in the world.”

It’s also very strategic, which is fitting for a man with a PhD in management and a 20-year devotion to Sun Tzu.

When Firmanzah, fresh out of high school, left for Jakarta 14 years ago to try his luck, his mother didn’t want her baby to go (he is the eighth of nine children).

“She was crying along the way in the train asking me to stay and do my study in Surabaya instead of moving here,” he told The Jakarta Post on Tuesday.

But he was determined to study management at UI, which he had decided, after consulting some friends, was best for him because “I like to explore people’s behavior but I like to do it with a solid quantitative methodology”.

Just 14 years later, Firmanzah was elected as the dean of the prestigious economics school, which has produced such noted Indonesian economists as Widjojo Nitisastro, Emil Salim and and
Miranda Goeltom.

At 32, Firmanzah is the youngest dean in the university’s history and perhaps even in the history of the nation. But his youth is not his main selling point: He has solid practical experience and a good academic record under his belt.

After graduating in 1998, he entered the workforce, including as a market analyst for an insurance company and assistant lecturer at UI. He also worked for a management consulting firm at his alma mater while pursuing his magister management degree at the school.

This was followed by another magister degree, thanks to a scholarship to the University of Science and Technology of Lille in France where he studied organization and management strategy.

Firmanzah went on to do his doctorate in strategic and international management at the University of Pau and Pays De l’Adour, which he finished in 2005.

“France is where my intellectuality matured. I did a lot of textual dialogues with many philosophers and sociologists,” said Firmanzah, who despite his French education admires German philosopher Arthur Schopenhauer.

“France is where there is room for as much interpretation as we like but at the same time social order is kept.”

He decided to return to work at UI in 2005, where he held several different positions. In all, he has promoted 10 doctorate students and currently supervises 15 students, and is in the process of getting his professorships from the University of Indonesia and the Paris X University Nanterre. Then his most recent achievement: Being elected as the dean on April 14 this year.

But being the dean is not where it ends – he and others aim to make UI a “world-class university”, for his school to be modern and open, for top Indonesian universities to compete not with each other but with universities elsewhere in the region.

“We have to develop new multidisciplinary areas, open to cooperation with international institutions as well as local and regional institutions.”

It won’t be easy: Lack of government subsidies for higher education is an urgent problem needing a solution that Firmanzah and others believe can be solved through cooperation among universities.
“This is a structural problem for many universities around the country. The revenue from tuition fees will never be enough,” he said.

This means, he said, Indonesian universities are always casting around for money to survive, whereas other universities in the region are focusing on improving themselves.

“The economics school at Melbourne University has a research budget of about $3 billion
a year, while here … we don’t know how much we have because money is scattered across many institutions.”

His other reason for favoring cooperation and a multidisciplinary approach is his belief that economics, as a field of study, cannot stand alone.

“Economics has a strong quantitative methodology but it also has lots of weaknesses so openness to other disciplines is needed.

We are not the last frontier for truth in social science. If we regarded ourselves the only source of truth, we would become fundamentalist scientists.”

The need for dialogue with others is a kind of axiom for Firmanzah, who believes “Today’s leaders should be capable of bridging the gaps between many interests and aspirations because people are getting more and more segmented.” This belief, he admitted, “is perhaps one of the qualities that got me elected”.

Although he said he was just trying his luck when he put himself forward as a candidate, perhaps he was implementing a lesson learned from Sun Tzu, whose works he has been reading since junior high school.

“I have read Sun Tzu maybe a hundred times and I even bought the French version,” he said of the writer who taught him the importance of strategy. “Humanity’s strongest instinct to win battles, which can be applied to any walk of life. Battles are everywhere and what makes the difference between the loser and the winner is their strategy.”

Firmanzah rejects claims he was elected because the university rector’s new regulation on electing deans gave him an easy path. The election followed a two-month rigorous selection process where he competed with his former lecturers and professors.

“I had the highest score throughout several stages of the selection, which was open to the public,”
he said. “The way of being selected by the professors, which we previously used, I don’t think it was democratic either.” (The Jakarta Post)

Read More......

Publik Apatis Pada Parpol

Proses reformasi politik selama ini telah melahirkan kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai politik. Maka dalam dua kali pemilu pun, jumlah partai politik bak cendawan di musim hujan.

Namun, dalam waktu bersamaan mereka tidak memiliki identifikasi atau pembeda yang jelas antara satu parpol dengan parpol lainnya. Baik dalam bentuk program maupun cara penyelesaian masalah kebangsaan, sehingga ujung-ujungnya dapat dibilang parpol kini makin kehilangan ideologi.

"Ideologi masih di atas kertas, tidak ada dalam praktik riil," tegas Firmanzah, Deputy Secretaris Program Pascasarjana Ilmu Manajemen UI, kepada INILAH.COM.

Menurut penulis buku Mengelola Partai Politik dan Marketing Partai Politik ini, banyaknya partai politik sama sekali tidak menunjukkan alternatif pilihan publik. "Tidak ada pembeda yang jelas antara parpol A dengan Parpol B," jelasnya.

Kondisi ekstrim ini, menurut Firmanzah, akan berimplikasi pada apatisme publik terhadap keberadaan partai politik. Akibat lanjutnya, mereka enggan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu alias golongan putih. Bagaimana implikasinya dalam Pemuli 2009, berikut ini petikan wawancara lengkapnya:

Apa urgensi ideologi partai politik terhadap eksistensi sebuah parpol?

Ketidakjelasan ideologi parpol akan membingungkan masyarakat. Coba bandingkan saja antara PDIP, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Apa yang membedakan partai-partai tersebut? Kecuali yang satu oposan dan yang satu berkuasa. Kecuali yang satu ketua umumnya Megawati dan yang satu ketua umumnya Jusuf Kalla.

Problem mereka juga sama. Sehingga masyarakat yang akan memilih dan memihak ke partai mana dalam Pemilu 2009 juga akan bingung.

Atas kebingungan masyarakat, secara ekstrim apa dampaknya bagi partai politik?

Golput. Publik akan apatis. Bayangkan saja, publik dihadapkan pada pilihan puluhan partai politik dan kita susah membedakan satu sama lainnya. Maka ini akan berdampak pada apatisme. Tidak ada ikatan emosional masyarakat terhadap partai politik.

Saat ini masyarakat melihat partai politik semua sama. Seperti dalam bentuk koalisi di pilkada. Di Banten misalnya, Golkar dan PKS berkoalisi, namun di tempat lainnya Golkar dan PKS saling berhadap-hadapan. Bahkan PKS dan PDS bisa bertemu. Masyarakat bingung atas hal ini, mau ke mana partai politik kita?

Dalam survei yang kami lakukan di delapan kota, 60% dari mereka melihat parpol tidak berkontribusi apa pun dalam 25 isu penting, seperti pemberantasan KKN, penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, maupun pengentasan kemiskinan. Ini kan mengkhawatirkan. Harusnya parpol mengakar di masyarakat, sehingga dibutuhkan masyarakat. Sayangnnya, saat ini masyarakat apatis terhadap parpol.

Ini juga terpengaruh oleh ketidakdewasaan politisi kita. Misalnya ada kader yang kalah dalam kongres parpol tertentu, ia akan mendirikan partai baru. Coba bayangkan bagaimana psikologis masyarakat melihat para elit yang berkumpul hanya memposisikan parpol sebagai kendaraan politiknya. Relevansinya juga tidak jelas dalam kehidupan masyarakat.

Artinya aksi yang selama ini dilakukan parpol dan parlemen menjadi tidak bermakna karena ketiadaan ideologi parpol?

Persoalannya semua orang berbicara masalah yang sama. Seperti isu pemberantasan korupsi, bagaimana formatnya? Harusnya antarparpol menawarkan solusi yang berbeda, sehingga publik dengan mudah mengidentifikasi program dan solusi terbaik yang diajukan parpol.

Apakah ini juga implikasi dari sistem multipartai?

Ya. Selain itu juga implikasi dari ketidaksiapan para elit parpol kita.

Misalnya parpol kita cukup minim di kisaran 3-5 partai politik, apakah ini akan mengkondisikan kejelasan ideologi partai politik?

Bukan jaminan juga. Kalau kita masih menerapkan oligarkhi politik, ya sama saja. Masalahnya, masyarakat diberi alternatif pilihan atau tidak? Kalau misalnya tiga partai namun yang terjadi adalah elitisme dalam berpartai, ya hasilnya sama saja. Jadi pendewasaan elit yang dibutuhkan.

Bagaimana dengan hasil Pemilu 2009 mendatang, apakah masih belum beranjak dari ketidakjelasan ideologi parpol kita?

Belum jelas. Semua orang berbicara isu populis, namun how-nya masih belum ada.

Bagaimana kita bisa merekayasa untuk mendesain ideologi parpol?

Dalam asas partai politik, itu semua ada. Namun belum direpresentasikan dalam aksi politik yang jelas. Misalnya PDIP sebagai partai wong cilik, mestinya harus konsisten untuk memberantas kemiskinan dengan program kredit bagi usaha mikro. Sayangnya yang ada kini adalah parpol berlomba-lomba menayangkan iklan politik yang tidak jelas orientasinya. Memang bagus, tapi itu kurang efektif.

Apakah ini karena 60% dari jumlah pemilih kita adalah kelompok marjinal?

Ya. Selain itu juga karena parpol tidak berupaya mencerdaskan pemilihnya. Malah kondisi demikian dirawat, agar pemilih mudah dibohongi oleh parpol. (inilah.com)

Read More......

Politik Dinasti Cermin Kepanikan Elit

Menurut Deputi Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Manajemen UI Firmanzah, kondisi yang terjadi saat ini merupakan salah satu bukti bahwa elit partai politik kita tidak siap. "Elit partai politik panik, menunjukkan mereka sebenarnya tidak siap mengikuti pemilu," tegas Firmanzah kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (21/10).
Penulis buku Marketing Politik ini menggarisbawahi, munculnya caleg dari kalangan keluarga petinggi partai politik akan semakin menenggelamkan partai politik dalam idelogisasi partai yang memang tidak tampak.

Bahkan, Firmanzah pesimistis hasil Pemilu 2009 menghasilkan legislator yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Apa landasan pesimisme Firmanzah? Bagaimana pula solusinya? Berikut ini wawancara lengkapnya:

Bagaimana Anda melihat fenomena artistokrasi dan dinastitokrasi di daftar caleg sementara (DCS), apakah ini bagian dari miskinnya idelogi partai politik dan pelaku politik kita?

Saya melihat ketidaksiapan elit politik kita. Ketika parpol bertambah jumlahnya dan masing-masing dapil memiliki caleg, dan dalam waktu bersamaan lebih dari 11 ribu orang untuk menjadi caleg. Kita baru sadar, ternyata kaderisasi kita belum cukup, sedangkan parpol baru hanya dengan modal semangat tanpa memikirkan efek di belakangnya.

Pada akhirnya terjadi seperti saat ini, siapa pun bisa masuk menjadi caleg. Apalagi adanya tuntutan caleg 30% dari perempuan, itu menambah kepanikan. Elit politik tidak siap ditambah dengan ideologi kader yang tidak jelas.

Bagaimana dengan caleg yang tiba-tiba datang tanpa diketahui kiprahnya di partai. Apakah ini sehat dalam sistem demokrasi kita?

Justru itu masalahnya, kader-kader yang bagus berangkat dari bawah, semakin mempertegas tidak ada kaderisasi di partai politik, semuanya ingin menggunakan jalan pintas bahkan dalam pemilihan nomor urut hanya dilandasai popularitas tanpa ada content.

Bagaimana dengan penerapan pola suara terbanyak yang menjadi tren bagi parpol untuk mendongkrak suara, apakah masuk dalam ranah jalan pintas tadi?

Suara terbanyak bisa negatif, bisa juga positif. Tapi yang terjadi di lapangan adalah ada beberapa posko di satu partai politik, karena mereka bersaing caleg dalam satu partai. Itu cukup berbahaya bagi internal partai politik.

Jadi bagaimana merekayasa politik yang harus dilakukan untuk menerapkan prinsip demokrasi?

Kalau saat ini terlambat. Tapi paling tidak, 2009 harus diselesaikan dulu, tapi setelah 2009 harus kita kaji secara nasional termasuk jumlah paprol. Apakah perlu pembatasan jumlah parpol. Jadi tidak hanya PT/ET, tapi perlu pengaturan yang jelas pendirian partai politik.

Dengan banyaknya caleg di DCS yang banyak diisi oleh 'kader jenggot' apakah upaya menggantinya dengan kader murni menjadi terapi dalam pembenahan sistem demokrasi kita saat ini?
Masalahnya punya nggak kadernya? Jangan-jangan partai politik memang tidak punya kader. Sebenarnya, kita belum siap dengan semuanya. Kita terlalu bersemangat. Jadi para elit juga harus lebih bijaksana. (inilah.com)

Read More......

SBY 'Ditelanjangi' Melalui Buku

"SBY ditelanjangi bulat-bulat dalam buku berjudul 'Harus Bisa!' yang ditulis oleh jubirnya sendiri Dino Patti Djalal," ujar Dekan FE UI Firmanzah dalam acara bedah buku di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut Dekan UI termuda ini, dalam buku 'Harus Bisa!' strategi bagaimana SBY itu bisa menang dan bagaiman popularitasnya naik terus benar-benar dibuka. Ia menilai, buku setebal 434 halaman tersebut merupakan buku yang menjadi ancaman berbahaya bagi SBY.

"Kalau mau mencari kelemahan SBY baca saja buku ini. Dari judulnya saja sudah pakai tanda seru. Seolah-olah pembaca di instruksikan untuk setuju dengan maksud penulis yang menyimpulkan SBY itu adalah the good leader," tegasnya.
Dalam buku dengan sub judul seni memimpin ala SBY itu, Dino yang merupakan anak buah SBY merinci bagaimana gaya kepemimpinan SBY yang direkam dan dipotret selama kurang lebih 4 tahun. Untuk itulah, Firmanzah sangat menyarankan kepada lawan politik SBY untuk membaca buku ini untuk dapat mengalahkan SBY pada Pilpres 2009. (inilah.com)

Read More......

Sebuah gejala yang menarik sedang terjadi di Indonesia. Banyak yang mengatakannya sebagai eforia politik, ada juga yang menyebutnya ‘aji mumpung’ atau anggapan-anggapan lainnya.

Yang pasti, faktanya memperlihatkan bahwa sejak gerakan reformasi berhasil menggulingkan Orde Baru dan perpolitikan di Indonesia beralih kembali menganut sistemmultipartai, banyak sekali partai baru yang bermunculan. Gejala ini menarik untuk dicermati dan menjadi sebuah kajian menarik.

Untuk itulah penulis akhirnya berniat menggeluti persoalan ini dengan melakukan banyak studi literatur, mengamati hal-hal yang terjadi dalam perpolitikan masa pascareformasi, mencari banyak masukan dari banyak pihak. Dan akhirnya, terbitlah buku ini.

Read More......

Marketing politik telah menjadi fokus perhatian banyak kalangan, tidak hanya antara akademisi maupun praktisi, tetapi juga antara politisi dengan marketer. Berada dalam persinggungan antara ilmu marketing dan politik membuat marketing-politik sarat dengan pro dan kontra. Buku ini berdiri di tengah-tengah pro dan kontra dan mencoba mengakomodasi keberatan dari setiap kubu.

Marketing politik telah dilakukan tidak hanya di negara maju seperti Amerika dan Eropa, tetapi kita juga dapat melihat fakta-fakta bahwa marketing-politik juga telah diterapkan di Indonesia. Marketing-politik dilihat sebagai kebutuhan ketimbang sebagai suatu polemik sosial dan politik.

Read More......

Firmanzah, Terpilih Sebagai Dekan Termuda UI

Depok (ANTARA) - Dr. Firmanzah (32) terpilih menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) periode 2009-2013 atau ke-14 setelah mengungguli tujuh kandidat lainnya Dr. Adi Zakaria, Dr. Nining Soesilo, Prof. Akhmad Syahroza, Dr. Chaerul Djakman, Dr. Syaiful Choeryanto, Arindra A. Ph,d, Prof. Sidharta Utama.
"Firmanzah mengukir prestasi sebagai dekan termuda sepanjang sejarah UI yaitu berusia 32 tahun," kata Wakil Kepala Humas, Devie Rahmawati, di Depok, Rabu.

Ia mengatakan proses pemilihan dekan telah berlangsung kurang lebih selama dua bulan. Tahapan pertama para kandidat harus memasukkan proposal, presentasi publik dan wawancara dengan panitia 11.

Panitia ini terdiri tiga perwakilan dari masing-masing departemen (ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan ilmu ekonomu), 1 unsur alumni dan 1 unsur dari universitas. Selanjutnya, Firmanzah melaju dengan nilai tertinggi ke tahap kedua bersama Arindra dan Sidharta. Tahap ini sekaligus menjadi sesi penentuan, di mana Rektor UI akhinya mempercayakan posisi tersebut kepada Firmanzah.
Pria kelahiran 7 Juli 1976 ini, kali pertama menginjakkan kaki di FE sebagai mahasiswa S1 reguler jurusan manajemen. Dengan kesibukannya sebagai aktivis mahasiswa, Firmanzah, berhasil menyandang status sarjana dalam waktu 3,5 tahun.
Setelah sempat berkarir di sebuah perusahaan swasta dan Lembaga Manajemen UI, Firmanzah pun melanjutkan kuliah master di program pascasarjana jurusan manajemen UI. Berbekal beasiswa, Firmanzah melenggang ke Perancis.

Hanya dalam waktu 3 tahun, Fiz, panggilan akrabnya, menyelesaikan sekaligus master dan program doktoralnya (Di University of Pau et Pays de l Adour (S3) dan University of Lille (S2).

Pada tahun 2005, Fiz kembali ke tanah air dan menjabat sebagai sekretaris program Departemen Manajemen FE UI selama dua tahun. Karirnya di universitas dilanjutkan dengan menjabat sebagai deputi direktur program pascasarjana Ilmu Manajemen FE UI dan kemudian menjabat posisi direktur kantor komunikasi Universitas Indonesia pada Juli 2008.

Meskipun tergolong muda, Firmanzah mampu menunjukkan kinerja yang optimal sebagai akademisi. Selain aktif menelurkan buku diantaranya Globalisasi, Marketing Politik, Mengelola partai politik, Successful new product launching, Fiz juga aktif mengajar di beberapa Universitas di luar negeri.

Tidak hanya itu, suami dari Ratna Indraswari ini juga sering membagi ilmu dengan menjadi pembicara di banyak forum publik dengan tema yang beragam.

Sejarah mencatat, Universitas Indonesia hadir sebagai cikal bakal dan titik tolak dari pencerahan Indonesia modern, karenanya UI memikul tanggung jawab besar untuk menjadi motor perubahan bangsa. Untuk itu, mesin utama penggerak dari transformasi Indonesia dan UI khususnya ada pada kekuatan sumber daya manusia.

"Kehadiran generasi muda yang terus berkarya menjadi jawaban doa dan pengharapan peradaban untuk menggerakan masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik," katanya.(antara news)

Read More......